PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"); Mengingat persahabatan dan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara dan rakyatnya; Bennaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya didasaikan atas kedaulatan yang sama dan sating menguntungkan; Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tersebut akan mendorong untuk merangwig kegiatan investasi di kedua Negara; Telah menyetujui sebagai berikut : Untuk tujuan Persetujuan ini : PASALI DEFINISI 1. Istilah "penanaman modal" hams diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanam dalam kaitan dengan kegiatan ekonomi oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan pihak terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada: /al benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak lain seperti hipotek, hak istimewa, jaminan dan hak-hak serupa lainnya;
lb/ /c/ /di le/ bak-hak yang diperoleh dari saham, surat obligasi dan setiap bentuk lainnya dari basil bunga dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah Pihaklain, tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai ekonomi dan keuangan yang terdapat dalam dalam penanaman modal. hak atas kekayaan intele~ proses teknik, muhibah, dan keahlian; konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk mencari, menambang, mengelola atau mengeksploitasi sumber daya alam. Setiap perubahan bentuk asset yang ditanamkan tidak akan mempengaruhi karaktemya sebagai penanaman modal. 2. Istilah "penanam modal" bagi masing-masing Pihak, terdiri dari: (i) (ii) seseorang yang mempunyai kewarganegaraan dari satu Pihak sesuai dengan hukmnnya dan menanamkan modal di wilayah Pihak lain. badan hukum yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku dari satu Pihak yang bertempat tinggal pihak tersebut dan menanamkan modal di wilayah Pihaklain. 3. Isti1ah "tanpa penundaan" dianggap telah dipenuhi jika suatu transfer dilakukan dalam jangka waktu yang lazim dipersyaratkan dalam praktek keuangan intemasional. 4. Istilah "wilayah" hams diartikan sebagai: /al lb/ Dalam hubungan dengan Republik Indonesia: Wilayah Republik Indonesia seperti yang ditetapkan dalam perundanglllldangannya. Dalam hubungan dengan Republik Ceko: 2
Wilayah dimana Republik Ceko melaksanakan kedaulatan dan yurisdiksi sesuai dengan hukum intemasional. PASALII PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL 1. Masing-masing Pihak diwilayahnya hams mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain lidtuk menanam modal di wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Penanaman modal oleh penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diperlakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindlidgan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain. PASALID KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT 1. Masing-masing Pihak di wilayahnya harus menjamin perlakuan yang wajar dan seimbang bagi penanaman modal dan pendapatan dari penanam modal Pihak lain dan harus tidak lebih menguntungkan dari pada yang diberikan kepada penanaman modal dan pendapatan dari penanaman modal pihak ketiga. 2. Masing-masing Pihak diwilayahnya menjamin penanam modal dari Pihak lain yang berlraitan dengan manajem~ pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau pengaturan penanaman modal perlakuan yang wajar dan seimbang dan tidak lebih menguntungkan dari yang diberikan kepada penanam modal pihak ketiga. 3. Jilca salah satu Pihak memberilcan perlakuan khusus kepada para penanam modal negara Ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan kesatuan pabean, kesatuan ekonomi, kesatuan moneter atau lembaga serupa lainnya., atau berdasarkan persetujuan yang mengarah pada kesatuan atau lembaga dan dan 3
persetujuan intemasional atau pengaturan yang berkaitan dengan perpajakan, pihak tersebut tidak wajib memberikan perlakuan khusus tersebut kepada penanam modal dari Pihak lain. 4. Jika Pemerintah Republik fudonesia pada masa mendatang setelah berlakunya Persetujuan ini menjamin penanaman modal dan pendapatan dari penanam modal negara ketiga atau yang berkaitan dengan manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau pengaturan penanaman modal, perlakuan yang diberikan kepada penanam modalnya atau kepada penanaman modal dan pendapatannya, Pemerintah Republik fudonesia akan memberitahukan Pemerintah Republik Ceko mengenai hal tersebut dan perlakuan yang sama akan diberikan atas dasar timbal balik. PASALIV PENGAMBIL-ALDIAN 1. Masing-masing Pihak harus tidak melakukan tindakan apapun dari pengambilalihan, nasionalisas~ atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan syarat-syarat di bawahini: (a) (b) tindakan dilakukan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan proses hukum ' tindakan tidak berdasarkan diskriminasi; ( c) tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif. Besamya ganti rugi harus sesuai dengan harga pasar yang pantas tanpa penundaan sebelum tindakan pencabutan hak milik di~umkan. Harga pasar tersebut hams ditentukan sesuai praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional, atau bilamana harga pasar tersebut tidak dapat ditetapkan, ganti rugi tersebut harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara 4
para Pihak, dan jmnlah tersebut hams dapat ditransfer secara bebas dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas. 2. Legalitas setiap pengambi-alihan dan prosedmnya, jmnlah dan metode pembayaran ganti rugi hams tergantung pada proses hukum atau lembaga peradilan sesuai dengan hukum dan peratumn yang berlaku dari Pihak yang melakukan expropriasi, dan berdasarlran prinsip yang dicantumkan dalam Pasal tnl. 3. Ketentuan pada ayat I Pasa.l ini hams berlaku dimana satu Pihak mengambil alih aset perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap bagian wilayahnya dan dimana penanam modal dari Pihak lain memiliki saham. PASALV GANTI RUGI ATAS KERUGIAN I. Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugi.an karena perang atau konflik bersenjata, negara dalam keadaan darurat, revolusi pemberontakan, kerusuhan atau kejadian yang yang sama lainnya di wilayah Pihak lainnya, hams diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir berkenaan dengan resti~ indemnifikas~ ganti rugi atau penyelesaian lainnya yang tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak tersebut terakhir kepada penanam modal sendiri maupun penanam modal dari negara Ketiga. 2. Tanpa mengecualikan ayat 1 Pasal ini, penanam modal dari satu Pihak yang mengalami kerugian di wilayah pihak lain akibat penghapusan milik karena tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari pihak terakhir, hams mempunyai hak untuk mengajukan kasus tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi yang adil, cukup dan memadai. 5
Pasal VI TRANSFER 1. Masing-masing Pihak hams menjamin transfer atas pembayaran yang berkaitan dengan penanamam modal. Transfer tersebut dilakukan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas, tanpa pembatasan atau penundaan. Transfer tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada: /a/ lb/ /cl Id! le/ /fl lg! /hf Iii laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya; dana-dana yang dibutuhkan (i) untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, barang setengahjadi ataupun barangjadi, atau (ii) untuk mengganti aset modal guna melindungi kesinambungan penanaman modal; dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman modal; dana pembayaran pinjaman; royalti atau biaya; pendapatan perorangan yang berkaitan dengan penanaman modal; hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal; ganti rugi atas kerugian; ganti rugi atas pengambil-alihan. 2. Untuk tujuan Persetujuan ini, tingkat Ililai tukar haruslah pada tingkat pasar yang berlaku efektif bagi transaksi yang dilakukan pada tanggal transfer, kecuali jika terdapat tanggal lain yang disetujui kedua belah pihak. 6
PASALVII SUBROGASI 1. Jika salah satu Pihak atau peiwakilan yang ditugaskan olehnya membuat pembayaran kepada penanam modal sesuai dengan kebijakan asuransi yang meliputi risiko non komersial yang disetujui dalam kaitan dengan penanam modal di wilayah pihak lain, pihak terakhir harus mengakui Jal lb! penugasan, sesuai hukum atau transaksi hukum, atas hak atau tuntutan oleh penanam modal tersebut terhadap pihak sebelumnya atau perwakilannya yang ditunjuk. pihak pertama atau perwakilan yang ditunjuk herbal<, karena subrogasi, lllltuk melaksanakan haknya dan mengajukan tuntutan pada penanam modal. 2. Tlllltutan atau hak subrogasi hams tidak melebihi hak atau tuntutan yang dimiliki oleh penanam modal tersebut. PASALVlll PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN PmAK I. Setiap Perselisihan antara Pihak dan penanam modal Pihak lainnya, mengenai penanaman modal pihak yang diseb~ terakhir di wilayah yang disebut sebelwnnya, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi. 2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bu1an sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak yang meminta penyelesaian secara damai, perselisihan tersebut atas permintaan penanam modal yang bersangkutan harus disampaikan kepada : Jal peradilan yang terdapat pada Pihak yang bersangkutan; 7
lb/ /c/ Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal lntemasional (International Centre for Settlement Disputes/ICSID) dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dari Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Penanam Modal (Convention on the Settlement of Invesment Disputes between States and National of Others States) yang ditandatangani di Washington, D.C., pada tanggal 18 Maret 1965; atau peradilan arbitrasi atau peradilan internasional sementara yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Arbitrasi dari Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Comission on International Trade Law/UNCITRAL ). Keputusan arbitrasi hams merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak yang berselisih. PASALIX PENYELESAIAN PERSEUSIHAN ANTAR PmAK MENGENAI PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN 1. Perselisihan antara para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, jika m\lllgkin, harus diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi. 2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan, atas pemrintaan salah satu Pihak, dapat diajukan kepada Peradilan Arbitrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini. 3. Peradilan Arbitrasi tersebut hams dibelltuk untuk setiap kasus dengan cara berikut. Dalam masa 3 bulan setelah pemrintaan diadakannya arbitrasi, masingmasing Pihak harus men\llljuk satu anggota Peradilan. Kedua anggota tersebut kemudian hams memilih seorang warga negara dari negara ketiga yang disetujui oleh kedua belah Pihak \llltuk ditunjuk sebagai Ketua Peradilan (selanjutnya disebut sebagai "Ketua"). Ketua tersebut hams ditunjuk dalam masa 2 bulan setelah tangpl pentmjukan kedua anggota. 8
4. Jika dalam waktu yang ditentukan pada ayat 3 Pasal ini, penunjukan yang diperlukan behnn juga dilakukan, permintaan untuk melakukan penunjukan dapat diajukan kepada Ketua Mahkamah Intemasional. Apabila Ketua itu merupakan warga negara salah satu Pihak atau yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut., W akil Ketua hams diminta untuk melakukan pengangkatan dimaksud. Apabila W akil Ketua tersebut adalah warga negara salah satu Pihak atau yang bersangkutan juga berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, ang,gota Mahkamah Intemasional senior berikutnya yang bukan warga negara salah satu Pihak hams diminta untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. 5. Peradilan arbitrasi tersebut hams mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan itu hams mengikat kedua belah Pihak. Masing-masing Pihak hams menanggung biaya bagi ang,gota arbitrasinya sendiri dan peiwakilannya dalam proses arbitrasi; biaya Ketua serta biaya-biaya lainnya harus ditanggung bersama oleh para Pihak. Namun demikian, Peradilan arbitrasi dapat memutuskan untuk membebankan biaya yang lebih tinggi bagi salah satu Pihak Peradilan arbitrasi hams menentukan prosedurnya sendiri. PASALX PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN Persetujuan ini berlaku terbadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Ceko di wilayah Republik Indonesia yang telah mendapat izin sebelumnya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal yang akan datang yang dilakukan penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Republik Ceko dan juga penanaman modal Indonesia yang ada di wilayah Republik Ceko sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi penanaman modal yang masih berlaku saat Persetujuan ini mulai berlaku. 9
PASALXI PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Apabila ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukmn intemasional yang berlaku sekarang atau dibuat di masa depan antar Pihak sebagai tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat perattmm, baik umum maupun khusus, yang memberi hak penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya perlakuan yang lebih menguntungkan daripada Persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang berlaku. PASALXIl KONSULTASI DAN PERUBABAN 1. Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain hams mempertimbangkan usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan untuk berlmnsultasi. 2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama PASALXIII MULAI BERLAKU, JANGKA W AKTU DAN PENGAKllIRAN 1. Persetujuan ini hams berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu Pihak yang telah memenuhi prosedur internal ratifikasi. 2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan tetap berlaku untuk 1 O tahun berikutnya dan demikian setemsnya kecuali jika salah satu Pihak secara tertulis menyampaikan maksudnya untuk m~ Persetujan ini satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir. 10
3. Dalmn hal penanaman modal yang dilakukan sebelum pengakhiran Persetujuan ini efektif, ketentuan-ketentuan dalam pasal 1-12 dari Persetujuan ini akan terns berlaku untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya sejak tanggal berakbimya Persetujuan ini. Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ~ yang di beri kuasa penub oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap dua di.f::-~.m... pada tang,a1. 1.. ~~f.~~.~r... 1998 dalam Bahasa lndonesi~ Ceko dan lnggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris hams berlaku. UNTUK PEMERINTAB REPUBLIK INDONESIA Signed UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK CEKO Signed 11
Dohoda mezi v vladou lndoneske republiky a vladou Ceske republiky o podpofe a ochrane investic Wda Indoneske republiky a vtada Ceske republiky ( ctale jen,,srnluvni strany''), majice na pameti pfatelske vztahy a hospodafskou spolupraci existujici mezi temito dvema zememi a jejich lidem; hodlajice vytvont a uddovat piiznive podminky pro investice investorii jedne smluvni strany na uzemi druhe smluvni strany na zaklade svrchovane rovnosti a vzajemneho prospechu; uznavajice, ze Dohoda o podpofe a ochrane investic pfispeje k podniceni investicnich aktivit v obou zemich; se dohodly na nasledujicim:
- 1. - Clanek 1 Definice Pro ucely teto dohody: 1. Pojem,,investice" z.ahmuje kazdou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospoctaiskfrni aktivitarni investory jedne smluvni strany na uzemi druhe smluvni strany v souladu s pravnim radem druhe smluvni strany a zahmuje zejmtsna, nikoli v8ak vflucne: a) movizy a nemovicy majetek, jakoz i jakakoli jma majetkova prava, jako jsou hypoteky, zastavy, z.iruky a podobrui prava; b) prava plynouci z drzby akcii, obligaci a z jakekoli jine formy ucasti ve spolecnostech nebo spolecnych podnicich na uzemi druhe smluvni strany; c) penezni pohledavky nebo naroky na jakekoli plneni majici ekonornickou a financni hodnotu a souvisejicf s investicf; d) prava z oblasti du8evniho vlastnictvf, technicke postupy, goodwill a know-how; e) podnikatelske koncese vypjyvajici ze.zakona nebo ze smluvniho ujednani vztahujicf se k investici vcetne koncesi k prllzkumu, tezbe, kultivaci nebo vyuzitf piirodnich zdrojii. Jakakoli zmena formy, ve ktere jsou hodnoty investovany, nema vliv na jtjich charakter jako investice. 2. Pojem,,investor" zahmuje s ohledem na obe smluvni strany a) fyzickou osobu majici statni obcanstvi jedne ze smluvnich stran v souladu s jejfrni zakony a investujici na uzemi druhe smluvni strany;
- 3 - b) pcivnickou osobu znzenou nebo zaregistrovanou v souladu se zakony jedne ze smluvnich stran majici sidlo na uzemi teto smluvni strany a investujici na uzerni druhe smluvni strany. 3. Podminka,,bez prodleni" je povafovana za splnenou, je-li pfevod proveden v takove lhute, ktere je heme tfeba k provedeni pfevodu podle mezinarodni financni praxe. 4. Pojem,;uzemi" znamena: a) Ve vztahu k Indoneske republice uzerni Indoneske republiky, jak je definovano v jejich zakonech. b) Ve vztahu k Ceske republice uzemi, nad ktecym Ceska republika vykonava svrchovana prava a jwisdikci v souladu s mezinarodnim pravem. Clanek2 Pod pora a ochrana investic 1. Kawa smluvni strana bude podporovat a vytvafet pnznive podminky pro investory druhe smluvni strany, aby investovali na jejim uzemi, a bude takove investice piipou8tet v souladu se stj'm pravnim radem. 2. Investicim investonl kterekoli ze smluvnich stran bude za kazciych okolnosti poskytovano radne a spravedlive zachcizeni a budou poz:ivat nalezite ochrany a bezpecnosti na 6.zemi druhe smluvni strany.
- 4 - Clanek3 Ustanoveni o dolozce nejvyssich vyhod 1. Kazda srnluvni strana poskytne na svem uzemi investicim a vy"nosiim investoru druhe srnluvni strany zachazeni, ktere je radne a spravedlive a neni mene pfiznive nez jake poskytuje investicim a vy"nosiim investoru jakehokoli tfetiho statu. 2. Kazda smluvni strana poskytne na svem uzemi investon'im druhe smluvni strany, pokud jde o fizeni, udrfovaru, uzivaru, vyuziti nebo nakladini s jejich investici, zachazeni, ktere je radne a spravedlive a ne mene pfiznive, nez jake poskytuje investorum jakehokoli tfetiho statu. 3. JestliZe smluvni strana poskytla zvtastni vy'hody investon'im jakehokoli tfetiho statu na ziliade dohod vytvarejicich celni unie, hospodiiske unie, menove unie nebo podobne instituce nebo na ziliade prozatimnich dohod vedoucich k takovy'm uniim nebo institucim a jakychkoli mezinarodnich dohod nebo ujednaru tf kajicich se zdaneni, neni tato smluvni strana zava.zana poskytnout takove vy'hody investorum druhe smluvni strany. 4. JestliZe vtada Indoneske republiky v budoucnu po vstupu teto dohody v platnost poskytne investicim a vy"nosiim investoru jakehokoli tfetiho statu, nebo investon'im jakehokoli tfetiho statu, pokud jde o fizeni, udrfovaru, uz.ivaru, vyuziti nebo nakladini s jejich investici, zachazeni, ktere poskytuje gvym vlastnim investorum nebo investicim a vy"nosiim gvych vlastnich investoru, oznami tuto s.kutecnost vlade Ceske republiky a najemne bude poskytnuto stejne zachazeni. Clanek4 Vyvlastneni 1..Zadna srnluvni strana neucini jakekoli vyvlastiiovaci nebo znarodiiovaci opatfeni nebo jakekoli jine opatfeni omezujici vlastnicka prava majici podobny ucinek jako znarodneni nebo vyvlastneru wci investicim investoru druhe smluvni strany s vy'jimkou pfipadll, kdy jsou splneny nasledujici podminky:
- 5 - a) opatfeni jsou ucinena k vefejnemu ucelu a zakoruzym postupem; b) opatfeni nejsou diskriminacni; c) opatfeni jsou provazena opatfenimi k zaplaceni okam.zite, pfimefene a ucinne nahrady. Tak.ova nahrada se bude rovnat spravedlive trzni hodnote bezprostfedne predtim, nez se opa1feni omezujici vlastnicki prava stalo vefejne znamym. Takova trzni hodnota bude stanovena v souladu s mennarodne uznavanou praxi a rnetodami nebo, kdyz takova trzni hodnota nemuze bjt stanovena, bude odpovidat pfimerene castce, na ktere se smluvni strany w.3jemne dohodnou, a tato castka bude ze smluvni strany provadejici vyvlastneni volne prevoditelnci ve volne smerutelne mene. 2. Zakonnost jakehokoli vyvlastneru a jeho postupu, vy8e a zpilsob platby nahrady bude podlehat pfezkoumaru provedenemu.zakonnyrn postupem soudnirn organern v souladu s platnymi prcivnimi pfedpisy vyvlastiiujici smluvni strany a s principy stanovenymi v tom.to clanku. 3. Ustanoveni odstavce 1 tohoto clanku se rovnez pouzije v pnpade, fe smluvni strana vyvlas1ni majetek spoleenosti zaregistrovane nebo zilzene podle platnych.zakonu v kterekoli casti jejiho uzemi, v niz investoii druhe smluvni strany vlastni podily. Clanek 5 Nahrada skod 1. Investoriirn jedne smluvni strany, jejichz investice na ilzemi druhe smluvni strany utrpi skody ncisledkern valky, ozbrojeneho konfliktu, vrjimecneho stavu, nepokojii, povstani, vzpoucy nebo jmych podobnych udcilosti, poskytne druhci smluvni strana, pokud jde o nahradu, odskodneni, vyrovnaru nebo jine vyporadani, zachcizeni ne mene pfiznive nez jake poskytne tato smluvni strana svrm vlastnim investorurn nebo investorum jakehokoli tfetiho statu.
. 6. 2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto ctanku, investofi jedne smluvni strany, ktefi pfi jakychkoli udalostech uvedenych v pfedchozim odstavci utrpi skody na uzemi druhe srnluvni strany v diisledku z.abaveni nebo zniceni jejich majetku, ktere bylo zpiisobeno akcemi ze strany organu druhe smluvni strany, maji pravo pfedlozit pfipad soudu za ucelem dosazeni restituce nebo spravedlive a pfimefene nahrady za skody. Clanek6 Prevody 1. Smluvni strany zaruci, aby platby spojene s investicemi mohly byt pfevadeny. Pfevody budou provedeny ve volne smerutelne mene bez omezeni nebo prodleni. Takove pfevody zahmuji zejmena, nikoli \/Sak vrlucne: a) zisk, 6roky, dividendy a jine heme pfijmy; b) castky potfebne (i) na nakup surovin nebo pomocnych materialu, polotovaru nebo hotovrch vrrobku, nebo (ii) na doplneni kapitalovf ch vkladu za ucelem zajisteni trvaru investice; c) dodatecne castky potfebne pro rozvijeni investice; d) castky na splaceni pujcek; e) licencni nebo jine poplatky; f) vrdelky fyzickych osob; g) vfnosy z prodeje nebo likvidace investice; h) ncihradu za skody; i) ncihradu za vyviastneni.
- 7-2. Pro ucely teto dohody bude jako pfep<>citaci kurz pouzit pfeva:z:ujici trznf kurz pouzitelny pro heme transakce k datu pfevodu, pokud neni rnezi stranarni dohodnuto jine datum. Clanek 7 Postoupeni pr.iv 1. Jestliie jedna ze smluvnich stran nebo agentura zmocnena srnluvni stranou provede platbu investorovi na z.aklade pojistne srnlouvy proti neobchodnim rizikurn, kterou uzavfela ve vztahu k jakekoli investici na uzemi druhe srnluvni strany, uma druha srnluvni strana: a) postoupeni kazdeho prava nebo naroku investorern srnluvni strane nebo agentufe zmocnene srnluvni stranou, at' k postoupeni doslo ze zikona nebo na ziklade pravniho ujectnani; a b) Ze prvni smluvni strana nebo agentura zmocnena srnluvni stranou je z titulu postoupeni prav opravnena uplatiiovat prava a vznaset naroky takoveho investora. 2. Postoupena prava nebo naroky nepfekroci pi'ivodni prava nebo naroky investora Clanek8 Reseni sporu z investic mezi smluvni stranou a investorem 1. JakYkoli spor, kterr muze vzniknout rnezi srnluvni stranou a investorern druhe srnluvni strany v souvislosti s jeho investici na uzerni teto prvni srnluvni strany, bude fesen srnime konzultacerni a jectnanirni. 2. Jestlize takovy spor nentuze bjt vytesen do sesti rnesfcu od data pisernneho oznameni, kteryrn kterakoli strana zadala 0 smime feseni, bude spor na zadost dotycneho investora pfedlozen bud':
- 8 - a) pfislusnemu soudu dotycne smluvni strany; b) Mezinarodnirnu stfedisku pro feseni sporu z investic (ICSID) s pi'ihlednutim k pouzitejnym ustanovenim Umluvy o fe8eni sporu z investic mezi staty a obcany jinych stitu, otevfene k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. bfema 1965; nebo c) rozhodci nebo mezinarodnimu rozhodcimu soudu zfizenemu ad hoc, ustavenemu pod.le rozhodcich pravidel Komise Organiz.ace spojenych narodu pro mezinarodni pravo obchodni (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou pisemne dohodnout na zmenach techto pravidel. Rozhodci n.31ez bude konecny a zavamy pro obe strany ve sporu. Clanek 9 Reseni sporu mezi smluvnimi stranami ohledne vjkladu a pouziti Dohody 1. Spocy mezi smluvnimi stranami zykajici se tj'kladu nebo pouziti teto dohody budou, pokud to bude mozn.e, vyreseny konzultaci nebo jednarum. 2. Pokud spor nemuze byt takto vyresen do sesti mesicu, bude na zadost jedne ze smluvnich stran pfedlozen rozhodcimu soudu v souladu s ustanovenimi tohoto clinku. 3. Rozhodci soud bude ustaven pro kazdy jednotjivy pfipad nasledujicim zpiisobem. Karoa smluvni strana jmenuje jednoho clena rozhodciho soudu do tfi mesicu od obdrzeni ildosti 0 rozhodci fizeni. Tito dva clenove pak vyberou obcana tfetiho statu, ktecy bude se souhlasem obou smluvnich stran jmenovan pfedsedou rozhodciho soudu (dale jen,,pfedseda"). Pfedseda bude jmenovan do dvou mesicu ode dne jmenovaru ostatnich dvou clenu.
- 9-4. Pokud v nektere re Ihm uvedenych v odstavci 3 tohoto cl3nku nebyla provedena nezbytrui jmenovam, muze b:ft polidan pfedseda Mezinarodniho soudniho dvora, aby provedljmenovam. Jeli pfedseda obeanem nektere smluvni strany nebo z jineho d-llvodu nemiize vykonat tento ukon, bude 0 jmenovaru polidan mistopfedseda. Je-li take mistopfedseda obcanem nektere smluvni strany nebo nemuze vykonat tento Ukon, bude 0 provedeni jmenovam polidan sluzebne nejstarii clen Mezinarodniho soudniho dvora, ktttj neni obcanem lidne smluvni strany. 5. Rozhodci soud pfijimi sva rozhodnuti vetiinou hlasu. Takove rozhodnuti je z.avame. KaZda smluvni strana uhradi naklady sveho rozhodce a sve ucasti v rozhodcim i'izeni; naklady pfedsedy a ostatni -vydaje budou hrazeny obema smluvnimi stranami rovnym dilem. RozhodCi soud v8ak mufe ve svem rozhodnuti nai'idit, ze jedna ze dvou smluvnich stran ponese vetsi cast niliadu a tento ruilez je :zavazny pro obe smluvni strany. Rozhodci soud urci vlastnijednaci pravidla. Clanek 10 Pou.Zitelnost teto dohody Tato dohoda se pouzije na investice uskutecnene investory Ceske republiky na uzemi Indoneske republiky pfipu8tene v souladu se Zakonem c. 1 z roku 1967 o zahranicnich investicich a s jakymkoli zakonem, kterj' ho dopliiuje nebo nahrazuje, a na budouci investice uskutecnene investory Indoneske republiky na uzemi Ceske republiky a take na indoneske investice existujici na uremi Ceske republiky v souladu se zakony vztahujicimi se k investicim, ktere jsou platne k datu vstupu teto dohody v platnost.
- 10 - Clanek 11 Pouiiti jinych ustanoveni JestliZe ustanoveni :z.akona jedne ze smluvnich stran nebo z.3vazky pod.le mezinarodniho prava existujici v soucasnosti nebo vznikle pozdeji mezi. smluvni.mi stranami mimo tuto dohodu obsahuji obecnou nebo zvlastni upravu poskytujici investicim investoru druhe smluvni strany zachizeni pfiznivejsi nez je poskytovano touto dohodou, takova uprava bude, v rozsahu, v jakem je pnznivejsi, mit pfednost pfed touto dohodou. Chinek 12 Konzultace a zmeny 1. Kazda ze smluvnich stran muze lidat 0 uskutecneni konzultaci ohledne jakekoli.zaiezi.tosti zykajici se teto dohody. Druha smluvni strana zaujme k tomuto navrhu vsmcny postoj a poskytne vhodnou pfilezi.tost pro takove konzultace. 2. Tato dohoda muze byt zmenena, kdykoli je to povafovano za nezbytne, vzajemnym souhlasem. Clanek 13 Vstup v platnost, trvani a ukonceni 1. Tato dohoda vstoupi v platnost dnem pozdejsi notifikace kterekoli smluvni strany o splneni gvych vnitrostatnich ratifikacnich postupu. 2. Tato dohoda rustane v platnosti po dobu deseti let a potom jeji platnost bude pokraeovat po dalsi desetilete obdobi a tak dale, dokud ji nektera ze smluvnich stran pisemne nevypovi jeden rok pied jeho uplynutim.
- 11-3. Pro investice uskutecnene pied datem ukonceni platnosti teto dohody.zustanou ustanoveni ctanku 1 az 12 teto dohody ucinna po dobu deseti let od data ukonceni platnosti teto dohody. Na dukaz toho nifo podepsani, fadne zmocneni, podepsali tuto dohodu. Dano ve dvojim vyhotoveni v... ~... cine...!.:c:~~... 1998 v jazyce indoneskem, eeskem a anglickem. Vsechny texty jsou stejne autenticke. v pilpade jakehokoli rozporu ve vrkladu je rozhodujici anglicke meru. Za vladu Indoneske republiky Signed Za vladu... Ceske republiky Signed
Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic for the Promotion and Protection of Investments The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic (hereinafter referred to as the "Contracting Parties") Bearing in mind the friendly relations and economic cooperation existing between the two countries and their people; Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the tenitory of the other Contracting Party on the basis of sovereign equality and mutual benefit; Recognizing that the Agreement for the Promotion and Protection of Investments will be conducive to the stimulation of investment activities in both countries; Have agreed as follows:
- 2 - Article 1 Definitions For the purposes of this Agreement: 1. The term "investment" shall comprise every kind of asset invested in connection with economic activities by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include, in particular, though not exclusively: a) movable and immovable property as well as any other property rights in rem such as mortgages, liens, pledges and similar rights; b) rights derived from shares, bonds and any other form of interest in companies or joint ventures in the territocy of the other Contracting Party; c) claims to money or to any performance having an economic and financial value associated with an investment; d) intellectual property rights, technical processes, goodwill and know-how; e) business concessions conferred by law or under contract related to investment including concessions to search for, extract, cultivate or exploit natural resources. Any alteration of the form in which assets are invested shall investment. not affect their character as 2. The term "investor" shall comprise with regard to either Contracting Party a) natural person having the nationality of one of the Contracting Parties in accordance with its laws and investing in the territory of the other Contracting Party; b) legal person constituted or incorporated in accordance with the laws of one of the Contracting Parties having the permanent seat in the territory of that Contracting Party and investing in the territory of the other Contracting Party.
- 3-3. The term "without delay" shall be deemed to be fulfilled if a transfer is made within such period as is normally required by international financial practices. 4. The term "territory" shall mean: a) In respect of the Republic of Indonesia, the tenitory of the Republic of Indonesia as defined in its laws. b) In respect of the Czech Republic, the tenitory, over which the Czech Republic, in accordance with international law exercises sovereign rights and jurisdiction. Article 2 Promotion and Protection of Investments l. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to invest in its territory and shall admit such investments, in accordance with its laws and regulations. 2. Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the tenitory of the other Contracting Party. Article 3 Most-Favoured-Nation Provisions 1. Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and returns of investors of the other Contracting Party treatment which is fair and equitable and not less favourable than that which it accords to investments and returns of investors of any third State. 2. Each Contracting Party shall in its tenitory accord to investors of the other Contracting Party, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment, treatment which is fair and equitable and not less favourable than that which it accords to investors of any third State. I
- 4-3. If a Contracting Party has accorded special advantages to investors of any third State by virtue of agreements establishing customs unions, economic unions, monetary unions or similar institutions, or on the basis of interim agreements leading to such unions or institutions and any international agreements or arrangements related to taxation, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages to investors of the other Contracting Party. 4. If the Government of the Republic of Indonesia accords in the future after entering into force this Agreement to investments and returns of investors of any third State or to investors of any third State, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment, treatment which it accords to its own investors or to investments and returns of its own investors, it shall notify the Government of the Czech Republic of that event and the same treatment shall be mutually accorded. Article 4 Expropriation 1. Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation, nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investments of investors of the other Contracting Party except under the following conditions: a) the measures are taken for public purpose and under due process of law; b) the measures are not discriminatory; c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the fair market value without delay before the measure of dispossession became public knowledge. Such market value shall be determined in accordance with internationally acknowledged practices and methods or, where such market value cannot be determined, it shall be reasonable amount as may be mutually agreed between the Contracting Parties hereto, and it shall be freely transferable in a freely convertible currency from the Contracting Party.
- 5-2. The legality of any expropriation and its procedures, the amount and the method of payment of compensation shall be subject to review under due process of law by a judicial authority in accordance with the laws and regulations in force of the expropriating Contracting Party, and the principles set out in this Article. 3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its own territory, and in which investors of the other Contracting Party own shares. Article 5 Compensation for Losses 1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State. 2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from requisitioning or destruction of their property caused by actions undertaken by the authorities of the latter Contracting Party, shall have the right to bring the case before the court to obtain restitution or just and adequate compensation for the losses. Article 6 Transfers 1. The Contracting Parties shall guarantee that the payments relating to an investment may be transferred. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without restriction or delay. Such transfers include in particular though not exclusively:
- 6 - a) profit, interest, dividends and other current income; b) funds necessary (i) for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi-fabricated or :finished products, or (ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment; c) additional funds necessary for the development of an investment; d) funds in repayment of loans; e) royalties or fees; f) earnings of natural persons; g) the proceeds of sale or liquidation of the investment; h) compensation for losses; i) compensation for expropriation. 2. For the purpose of this Agreement, exchange rates shall be the prevailing market rates effective for the current transaction at the date of transfer, unless other date agreed upon by the parties. Article 7 Subrogation 1. If either Contracting Party or an agency designated by it makes payment to an investor under a policy of insurance covering non-commercial risks, which it has accorded in respect of any investment in the territoty of 1he other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize: a) the assignment, whether under law or pursuant to a legal transaction, of any right or claim by that investor to the former Contracting Party or its designated agency; and b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of such an investor.
- 7-2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the investor. Article 8 Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor 1. Any disputes between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of the latter in the territoiy of that former, shall be settled amicably through consultations and negotiations. 2. If such a dispute cannot be settled within a period of six months from the date of a written notification by which either party requested amicable settlement, the dispute shall, at the request of the investor concerned, be submitted either to: a) the competent court of the Contracting Party concerned; b) the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) having regard to the applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington D.C. on 18 March 1965; or c) an arbitrator or international ad hoc arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The parties to the dispute may agree in writing to modify these Rules. The arbitral awards shall be final and binding on both parties to the dispute. Article 9 Settlement of Disputes between the Contracting Parties Concerning Interpretation and Application of the Agreement 1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled through consultation or negotiation.
- 8-2. If the dispute cannot be thus settled within six months, it shall upon the request of either Contracting Party, be submitted to an Arbitral Tribunal in accordance with the provisions of this Article. 3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within three months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the Tnlmnal. These two members shall then select a national of a third State who on approval of the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as the "Chairman"). The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members. 4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointments. If he is a national of either Contracting Party, or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments. 5. The Arbitral Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The Arbitral Tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure. Article 10 Applicability of this Agreement This Agreement shall apply to investments made by investors of the Czech Republic in the territory of the Republic of Indonesia admitted in accordance with the Law No. 1 of 1967 concerning
- 9 - Foreign Inves1ment and any law amending or replacing it, and to the future inves1ments made by investors of the Republic of Indonesia in the tenitocy of the Czech Republic and also to the Indonesian inves1ments existing in the territory of the Czech Republic in accordance with the laws applicable to inves1ments, which are valid on the date this Agreement entered into force. Article 11 Application of other Provisions If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a trea1ment more favourable than is provided for by the present Agreement, such regulation shall, to the extent that it is more favourable, prevail over the present Agreement. Article 12 Consultation and Amendment 1. Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter concerning this Agreement The other Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations. 2. This Agreement may be amended at any time, if deemed necessacy, by mutual consent. Article 13 Entry into Force, Duration and Termination 1. The present Agreement shall enter into force on the date of the latter notification by any Contracting Party of the accomplishment of its internal procedures of ratification.
- 10-2. This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of ten years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration. 3. fu respect of investments made prior to the date of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of Articles 1 to 12 of the present Agreement shall remain in force for a further period of ten years from the date of termination of the present Agreement IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized have signed this Agreement. DONE in duplicate at.f ~~~..., this... ~.f.~. day of $.~~~~~.., 1998, in the fudonesian, Czech and English languages. All texts are equally authentic. If there is any divergence concerning interpretation, the English text shall prevail. For the Government of the Republic of Indonesia Signed For the Government of the Czech Republic Signed