fj ri,, 11 ' i " -- - i i i r. : ; '' NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA SADAN PEMERKSA KEUANGAN REPUBLK NDONESA DAN SUPREME AUDT OFFCE OF THE CZECH REPUBLC TENT ANG KERJA SAMA D BDANG PEMERKSAAN SEKTOR PUBLK 1:!!' i ',,. ll i Sadan Pemeriksa Keuangan Republik ndonesia dan Supreme Audit Office of the Czech Republic (selanjutnya disebut secara sendiri sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak"); BERKENGNAN untuk meningkatkan hubungan persahabatan yang ada dengan mendukung kerjasama antara Para Pihak;. 1: MEMATUH prinsip-prinsip Organization of Supreme Audit nstitutions (NTOSA); dan ' SESUA dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing; TELAH MENCAPA KESEPAHAMAN SEBAGA BERKUT: i :! ' 1 j.. ' 11 L - --- -----.,,,, - -- ----- "'. '.
PASAL TUJUAN Tujuan dari Nata Kesepahaman ini adalah untuk memberikan, memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan suatu kerangka kerja sama dan interaksi yang efisien antara Para Pihak dalam bidang pemeriksaan sektar publik atas dasar kesetaraan dan keuntungan bersama. PASAL BENTUK KERJA SAMA Setiap Pihak berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendarong dan meningkatkan kerja sama di bidang pemeriksaan sektar publik pada bidang-bidang berikut: 1. pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian pada prasedur pemeriksaan dan metadalagi termasuk persaalan pada pelaksanaannya melalui kansultasi, seminar dan kanferensi; 2. pelatihan profesianal termasuk laparan keuangan audit, kinerja dan sesuai ' dengan standar internasianal; dan 3. bentuk-bentuk kerjasama lainnya dalam kerangka Nata Kesepahaman ini, sebagaimana disepakati aleh Para Pihak. PASAL ll PELAKSANAAN 1. Para Pihak dapat mengembangkan kerjasama atas dasar timbal balik serta dalam kerangka Organisasi lnternasianal Badan Pemeriksa Keuangan (NTOSA). 2. Nata Kesepahaman ini dapat diimplementasikan dengan pengaturan pelaksanaan rinci terpisah atau pengaturan yang akan berlaku dengan persetujuan bersama Para Pihak.
3. Komunikasi di antara Para Pihak dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan dalam Bahasa lnggris. PASAL V PENGATURAN KEUANGAN 1. Pengaturan keuangan yang berhubungan dengan seluruh biaya yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini, harus disepakati oleh Para pihak secara kasus per kasus, dan tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya. 2. Kecuali Para Pihak menyetujui hal lain, setiap Pihak harus menanggung biaya masing-masing dalam kegiatan yang dilakukan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini. PASAL V PERLN DUNGAN HAK KEKA Y AAN NTELEKTUAL 1. Hasil dari kegiatan pemeriksaan sektor publik yang dilakukan di bawah Nota Kesepahaman ini akan tunduk pada hukum dan peraturan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di wilayah Pihak pencetus. 2. Hasil dari kegiatan pemeriksaan sektor publik dapat digunakan oleh kedua belah Pihak melalui kesepakatan bersama. PASAL V KERAHASAAN 1. Setiap Pihak akan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima dari Pihak lain, atau dihasilkan dibawah Nota Kesepahaman ini, atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini. Para Pihak setuju bahwa perwakilan mereka akan melakukan apa yang diperlukan
untuk menjamin kerahasiaan yang akan diterapkan oleh semua perwakilan dari Para Pihak. 2. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir. 3. Sesuai dengan ayat ini, Pihak tidak harus mengamati dan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, atau data jika hal ini tersedia untuk Pihak sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman, atau jika Pihak secara hukum telah menerima dokumen, informasi, atau data tersebut dari pihak ketiga, atau jika pihak lainnya telah disepakati telah memberikan persetujuan sebelum mengeluarkan dokumen, informasi, atau data tersebut. 4. Ketentuan pada pasal ini tidak akan mengurangi hukum dan peraturan masingmasing negara yang berlaku. PASAL V PENANGGUHAN Setiap Pihak, untuk alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat, berhak untuk menghentikan sementara, baik secara keseluruhan atau sebagian pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Pemberitahuan untuk menangguhkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya. ' PASAL V PENYELESAAN SENGKETA Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau aplikasi dari salah satu ketentuan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan/atau negosiasi antara Para Pihak. Jika tidak dapat diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama, maka akan diselesaikan melalui saluran diplomatik,
tanpa merujuk kepada pihak ketiga, pengadilan internasional atau pengadilan sesuai dengan hukum internasional. PASAL X REVS DAN PERUBAHAN 1. Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis, perubahan untuk seluruh atau sebagian dari Nota Kesepahaman ini. 2. Setiap revisi atau perubahan yang disetujui oleh para pihak harus dicatat secara tertulis dan akan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini. 3. Revisi atau perubahan tersebut akan mulai berlaku pada saat ditandatangani para Pihak. PASALX EFEK NOTA KESEPAHAMAN Nota Kesepahaman ini hanya be1fungsi sebagai catatan dari kehendak Para Pihak dan tidak membentuk atau menciptakan, serta tidak dimaksudkan untuk membentuk atau menciptakan kewajiban di bawah hukum domestik atau internasional. Nota Kesepahaman ini juga tidak akan menimbulkan proses hukum apapun dan tidak akan dianggap membentuk atau menciptakan kewajiban hukum yang mengikat atau berlaku, baik tersurat maupun tersirat. PASALX PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHRAN 1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu empat (4) tahun. 2. Setiap Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman iini dengan memberitahukan keinginannya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini
kepada Pihak lainnya melalui pemberitahuan secara tertulis, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. 3. Penghentian Nota Kesepahaman ini tidak akan memiliki efek pada pelaksanaan program yang sedang berlangsung dan/atau kegiatan dan/atau proyek yang telah disepakati dalam bentuk tertulis oleh Pihak sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini. SEBAGA BUKT, yang bertandatangan di bawah, telah diberi kuasa untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini. DBUAT dalam 2 (dua) rangkap dokumen dalam Bahasa lnggris, Bahasa ndonesia, dan Bahasa Ceko, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku. Praha, 'ls Agustus 2016 Untuk Badan Pemeriksa Keuangan Untuk Supreme Audit Office Republik ndonesia, of The Czech Republic, Signed Signed Harry.A1lar Azis, Milosllv Kala, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Presiden Supreme Audit Office Republik ndonesia of The Czech Republic
REPUBLK NDONESA MEMORANDUM 0 POROZUMENi MEZ RADOU PRO AUDT NDONESKE REPUBLKY A NEJVYSSM KONTROLNM URADEM CESKE REPUBLKY 0 SPOLUPMC V OBLAST AUDTU VE VEREJNEM SEKTORU Rada pro audit ndoneske rep1bliky a Nejvyssf kontrolnf i.jfad Ceske rep1bliky (dale jednotlive cz:iaeova:ii jako,,smluvnf strana ', dohromady oznacovani jako,,smluvnf strany"), TOUZCE po zlepse;if jiz existu.idch pf'atelskych vztahu prostrednictvfm sµoluprace mezi smluvnfrni strana:tli; DODRZUJCE principy Mezinarodnf or9anizace nejvyssfch kontrolnb' institud r)ntosa); a NA ZAt<LADE obecnych zakont1 a nc;fo.enf platnych v jejich zernich; SE DOHOD:. Y nfl r.asledujf cim: Cl.AN EK. CL Ciiem tohoto Memoranc;:-i o rxirnzumeni Je zabezpecit, posfi1t, podporovat a r-ozvfjet, am :c pr.) spolupraci a soucinriot mezi smluvnlm stranami v :Jblasti auditu vere'j1,1 0 sektoru, a to na zak!ade ro\1nos.i d obo:jst: anneiio pros;'.)ecl1u.
CLANEK OBLAST SPOLUPMCE Kazda ze smluvnfch stran se snazf podniknout nezbytne kroky na podporu a prosazovanf spoluprace v oblasti auditu ve verejnem sektoru formou: 1. vymeny informad, vedomostf a odbornych znalostf 0 postupech a metodice auditu vcetne problematiky realizace prostrednictvfm konzultad, seminaru a konferend; 2. odborneho vzdelavanf vcetne auditu ucetnfch zaverek, vykonnosti a souladu s mezinarodnfmi standardy; a 3. jakekoliv dalsf spoluprace v souladu s diem tohoto Memoranda o porozumenf vzajemne ocsouhlasene smluvnfm! stranami. CLANEK REALZACE 1. Smluvnf strany mohou rozv!jet spolupraci na bazi reciprocity obdobne jako v ramci NTOSA. 2. Toto Memorandum o porozumeni muze byt doplneno samostatnymi podrobnymi provadec!mi dohodami nebo opatrenfmi, na kterych se smluvnf strany dohodncu. 3. Veskera komunikace mezi smluvnfmi stranam1 v ramci tohoto Memoranda o porozumenf bude provadena 1 anglickem jazyce. CLANEK V FlNANCNi UJEDNAd 1. Financnf opatfenf na pokrvtf nak!adu vz:--iklych pri spolupraci vykonane v ramci tohoto Memoranda o porozurnenf budou oboustranrre odsouhlaseny srnluvnfrii stranami prfpad od prlpadu v zavislosti na dostuµnosti financnich prostfedku a zdrcju pred zahajenfm aane cinnosti.
2. Pokud se smluvnf strany neduhodnou jinal<, kazda ze smluvnfch stran ponese naklady za sveho vlastnfho ucastnfka pri cinnostech v ramci realizace tohoto Memoranda o porozumenf. ClANEK V OCHRANA PMV DUSEVNHO VLASTNCTVi 1. Jakekoliv vysledky cinnostf v oblasti auditu ve vefejnem sektoru, ktere jsou vvkonany v ramci tohoto Memoranda o porozumeni, jsou uplatnovany v soladu s prfslusnymi narodnfmi zakony, pravidly a narfzenfmi zabyvajfdmi se pravem dusevnfho vlastnictvf na uzemf smluvnf strany puvodce. 2. Vysledky cinnostf v oblasti auditu ve vefejnem sektoru mohou byt vyuzfvany obema smluvnfmi stranami po vzajemne dohode. CLANEK V UTAJENi 1. Kazda smluvnf strana se zavazuje zachovat diskretnost a mlcenlivost 0 dokumentech, informadch a jinych udajfch, ktere obdrif od druhe smluvnf stra;iy v obdobf platnosti tohoto Memoranda o porozumenl nebo jinych dohod a opatrenl vytvofonych v souladu s tfmto Memorandem o porozumenf. Smluvnf strany souhlasf, ze jejich zastupci podniknou vse proto, aby disl<retnost a mlcenli'lst byla za:ucen;:t VS rtli zastupci smluvnkh stran. 2. Smluvnf strany souhiasf, ze ustanoveni tohot:o clanku budou zavazna pro obe smluvnf Strany bez Otledu na ukoncenf platnosti tohoto Memoranda o porozui"11enf. 3. V souladu s tfmto odstavcem nemusi srnluvnf strana zachovat diskretnost a mlcenlivost \) dokumentech, informadch ne.bo datech pokud ji byly udaje z1amy pred uzavrenfm tohoto Memoranda o porozumenf net:o je zfskala legalnfm zpljsobem
od tfeti osoby, a dale v pripade, ze druha smluvnf strana dala souhlas pred z 1erejnenfm techto dokumentu, informad nebo udaju. 4. Ustanovenf tohoto clanku nezpusobf, aby byla dotcena obecna prava a narfzenf zemf smluvnlch stran. ClANEK V PRERUSENi Kazda smluvni stran si vyhrazuje pravo prerusit zcela nebo docasne realizaci tohoto Memoranda o porozume11f z duvodu narodnf bezpecnosti, narodnfho zajmu, verejneho poradku nebo verejneho zdravl Toto prerusenf by melo bt pfsemne doruceno druhe srnluvni strane. CLAN EK V UROVNANSPORO Jakekoliv neshody ci spory rnezi smluvnimi stranami tykajfd se vyklad J a/nebo realizace a/nebc oouzitf nektereho z ustanovenf tohoto Memoranda o porczumenf budou urovnany pritte!sky prostrednictvim spolecnych konzultad a/:iebo projednanfm mezi obema smluvnfmi stranami. Pokud nerriohou byt neshody ci.:;pory pratelsky urovnany prostrednictvim spolecnych konzultad, budou vyreseny prostredriictvfm diplomatickych ce.:;t, aniz by doslo k odvolanf se ke tretf strane, mezinarodnimu soudu, v souladu s mezinarodnfm pravem. ClANEK X ZMENA A DODATf.K 1. Kazda ze smluvnfch strari muze piserrine pczidat o zmerou nebo dodatek ke kter6koiiv casi:i tohoto Memoranda Cl p0rozurneni.
2. Jakekoliv zmeny nebo dodatky odsouhlasene smluvnfmi stranami musf byt zaznamenany pisemne a budou tvorit soucast tohoto Memoranda o porozumenf. 3. Takovato zmena nebo dodatek vstoupf v platnost dnem podpisu obou smluvnfch stran. CLANEK x UCNNOST MEMORANDA 0 POROZUMENi Toto Memorandum o porozumeni slouzi pouze jako zaznam umyslu smluvnfch stran a nezaklada a ani nema v umyslu zrizovat povinnosti podle vnitrostatniho nebo mezinarodniho prava. Toto Memorandum o porozumeni neda vzniknout zadnemu soudnfmu rizenf a nebude vytvaret zadne pravne zavazne nebo pravne vymahatelne zavazky, jak vyslovne tak implii::itr.l ClANEK X VSTUP V PLATNOST, DOBA PLATNOST,. UKONCENi 1. Toto Memoran'1urr, c po: ozumeni vstoupf v p!atnost dnem podpisu a zustane v platnost; po dobu ctyr ( 4) let. 2. Kazda ze smluvnfch str;;-n muze ukoncit platno:;t tohcto Memoranda o porozumenf pfsemn {m vyrozumenfm druhe smluvni strr.iny o svem zameru ukoncit latnost tchc.to Memoranda o porozumenf, a to nejmene sest (6) rnesfcu pren 2amys!e11ym datem ukonceni. 3. Ukoncenf tohoto Memoranda o porozumenf nebude mft vliv na prcbihajfd programy a/nebc. cinnosti ajnebo projekty, jez b 1ly schvaleny obema smluvnfmi stranami pred ukoncenfm tohoto Memoranda o pcrozumeni, pokud se smluvnl strany nedohodnou jinak..
NA D0KAZ TOHO nfze uvedenf stvrzujf svym podpisem toto Memorandum o porozumenf. v dvojim vyhotoveni, v anglickem, indoneskem a ceskem jazyce, vsechna znenf majf stejnou platnost. v prfpade rozdflnosti vykladu, prevazf anglicke znen f V Praze, dne 1.S/09'/1.0lb za Radu pro audit ndoneske republiky Signed Harry Azar Azis, za Nej"yssi kontrolni urad i:eske republiky Signed predseda Rady pro audit Miloslavf Kala, prezident Nejvyssiho ndoneske republiky kontrolniho uradu C:eske republiky
,,. REPUBLK NDONESA MEMORANDUM OF UNDERSTANDNG i: BETWEEN THE AUDT BOARD OF THE REPUBLC OF NDONESA AND THE SUPREME AUDT OFFCE OF THE CZECH REPUBLC ON CO-OPERATON N AUDTNG N PUBLC SECTOR.! ' The Audit Board of the Republic of ndonesia and the Supreme Audit Office of the Czech Republic (hereinafter referred to individually as "the Party" and collectively as "the Parties"), 1,. i i DESRNG to enhance the existing friendly relations by promoting co-operation between the Parties; i! ADHERNG to the principles of the nternational Organization of Supreme Audit.! nstitutions (NTOSA); and i 1\ l PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries; HAVE REACHED THE FOLLOWNG UNDERSTANDNG: i i -!. ;. :. ii. ARTCLE OBJECTVE : The objective of this Memorandum of Understanding is to provide, strengthen, promote, and develop a framework for co-operation and -.,...
. - - --- "! efficient interaction between the Parties in the area of public sector! auditing, on the basis of equality and mutual benefit ARTCLE FORMS OF CO-OPERATON Each Party shall endeavour to take necessary steps to encourage and promote co-operation in the field of public sector auditing in the following forms: ; : 1. exchange of information, knowledge, and expertise on auditing : '. procedures and methodologies including issues on its implementation,! through consultations, seminars and conferences; 2. professional trainings including financial statements auditing, 1 performance and compliance with the international standards; and, ( 3. any other forms of co-operation in accordance with the objective of this Memorandum of Understanding, to be mutually decided by the Parties. ARTCLE ll MPLEMENTATON 1. The Parties may develop co-operation on a bilateral basis as well as within the framework of NTOSA. 2. This Memorandum of Understanding may be supplemented by separate detailed implementing agreements or arrangements which will be agreed upon by the Parties. 3. All communication between the Parties in connection with this Memorandum of Understanding shall be conducted in English.. ' _,
ARTCLE V FNANCAL ARRANGEMENTS 1. The financial arrangements to cover expenses for the co-operative activities undertaken within the framework of this Memorandum of Understanding shall be mutually agreed upon by the Parties on a caseby-case basis subject to the availability of funds and resources prior to the activity taking place. 2. Unless the Parties agree otherwise, each Party shall bear the expenses, including trip cost, of its representatives in the activities implementing this Memorandum of Understanding. ARTCLE V PROTECTON OF NTELLECTUAL PROPERTY RGHTS 1. Any results of public sector audit activities which are performed under this Memorandum of Understanding shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of intellectual property rights in the territory of the Party of the originator. 2. Any results of public sector audit activities can then be shared by both Parties by mutual agreement. ARTCLE V CONFDENTALTY 1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements or arrangements made pursuant to the Memorandum of Understanding. The Parties agree that their representatives will undertake what is necessary in order to
.,.'-...,. >..,.. '"" i,, -- 1 1 ". (,! < 1.,, r.! r. 1 1. 1 l h f", i " t; 1>1 "' ' 111 - guarantee that confidentiality will be applied by all representatives of the Parties. 2. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding. r. - 3. n accordance with this paragraph, the Party does not have to observe confidentiality and secrecy of documents, information, or data if these were available to the Party before signing this Memorandum of Understanding, or if the Party has legally received such documents, 1 information, or data from a third party, or if the other Party has agreed and has given prior consent to the release of such documents, information, or data. 4. The provisions of this Article shall not prejudice to the prevailing laws and regulations of the respective countries. ARTCLE V SUSPENSON t ii,!;: ; ', i ',1 " 1,'' l! f'.:- t,! b- i:1 t! r,. 11... l'l' ie,.. Each Party reserves the right to suspend either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding, for reasons of national security, national interest, public order or public health. Such notification to suspend this Memorandum of Understanding shall be in writing and delivered to the other Party. ARTCLE V SETLEMENT OF DSPUTES Any differences or disputes between the Parties concerning interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably 11 through mutual consultation and/or negotiation between the Parties. f they cannot be settled amicably through mutual consultation, they shall be the
settled through diplomatic channels, without reference to any third party, international tribunal or court in accordance with international law. ARTCLE X REVSON AND AMENDMENT 1. Either Party may request in writing a revision or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding. 2. Any revision or amendment agreed to by the Parties shall be recorded in writing and shall form part of this Memorandum of Understanding. 3. Such revision or amendment shall enter into force upon signature of the Parties. ' t '.. :,' -'! i: : i " :: : '\ 1 " - 11, l : f' '\,.. t } :,. ARTCLE X EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDNG This Memorandum of Understanding serves only as a record of the Parties' intentions and does not constitute or create as well as does not intend to constitute or create obligations under domestic or international law. This :! - Memorandum of Understanding also will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or / enforceable obligations, express or implied. :.! ARTCLE X ENTRY NTO FORCE, DURATON, AND TERMNATON.:. j, 1: 1. 2. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of signing and shall remain in force for a period of four (4) years. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding by notifying the other Party of its intention to terminate this Memorandum of -....,.,,_,...-..
Understanding by a notice in writing, at least six (6) months prior to the date of the intended termination. 3. Unless the Parties agree otherwise, the termination of this Memorandum of Understanding shall not have any effect on the implementation of ongoing programmes and/or activities and/or projects which have been agreed upon prior to the date of the termination of this Memorandum of Understanding. N WTNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate, in English, ndonesian and Czech languages, all texts being equally authentic. n case of any divergence of interpretation, the English text will prevail. n Prague, on August 'l.t;t, 2016 On behalf of the Audit Board On behalf of the Supreme Audit of the Republic of ndonesia Office of the Czech Republic Signed Signed Harry Aar Azis, Miloslav Kala, Chairman of The Audit Board President of the Supreme Audit of the Republic of ndonesia Office of the Czech Republic